Kemhan : Belum Ada Informasi Rencana Pembelian Pesawat Intai Dari Israel

JAKARTA - Kementrian Pertahanan (Kemhan) mengaku belum mendapat informasi terkait rencana pembelian pesawat pengintai tanpa awak (UAV) dari Israel. “Kami belum ada informasi soal itu,” ujar dia di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/2).

Purnomo justru bertanya balik, ketika wartawan mengatakan bahwa informasi tersebut terlontar dari DPR. “Pernyataannya di forum resmi apa dan bagaimana? Apa di forum dengan Kemhan?" katanya.

Di sisi lain Panglima TNI Agus Suhartono yang saat wawancara berada di samping Menhan mengatakan bahwa pada dasarnya Indonesia membutuhkan pesawat pengintai tanpa awak, karena Indonesia belum memiliki pesawat jenis itu. Agus juga membenarkan bahwa saat ini, sedang dalam proses pengadaan pesawat jenis tersebut.

“Dari mana saja negara yang akan dijajaki itu masih kami koordinasikan,” ucap Agus.

Sebagai informasi, Rabu (1/2) kemarin, Ketua Komisi I DPR Mahfud Sidik mengatakan, salah satu alutsista yang akan dibeli pemerintah adalah pesawat intai tanpa awak. Menurut dia, pesawat intai itu akan dibeli dari Israel. Namun, pengadaan yang berasal dari Israel tersebut ditentang oleh komisi I. Pasalnya, Israel selama ini masih banyak melakukan tindakan HAM dan masih memiliki masalah dengan negara-negara tetangga.

Tanggapan Kemhan Atas Rencana Pemprov Sulawesi

Menanggapi rencana kerja sama Pemrov Sulawesi Utara dengan militer AS dalam pengamanan wilayah laut dan perbatasan Sulut, Kepala Pusat Komuniaski Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin menyatakan, bantuan pertahanan di perbatasan hanya dapat diterima dalam bentuk peralatan.

“Selama bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan, itu diperbolehkan, namun untuk personel tidak,"kata Hartind di Jakarta, Kamis (1/2).

Hartind menuturkan, selama ini AS telah memberikan bantuan peralatan kepada Indonesia. Salah satu bantuan AS yang disebut Hartind adalah peralatan untuk memperkuat kawasan maritim Indonesia. Bantuan ini berupa radar yang telah dipasang di 12 titik sepanjang Selat Malaka dan Pulau Sumatera, mulai dari Sabang ke Batam. “Tapi secara resmi tidak ada kerja sama dengan AS di perbatasan,”ujar Hartind.

Kerja sama pengamanan perbatasan Indonesia, sebutnya, dilakukan bersama Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut, Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, Filipina, Vietnam, Singapura, Thailand, Australia, dan India.

Pemrov Sulut disebut-sebut melakukan rencana pengamanan wilayah laut dan perbatasan dengan militer AS. Gubernur Sulut Sarundajang bahkan telah mengunjungi Angkatan Laut AS untuk mempresentasikan kesiapan Sulawesi Utara menjadi tuan rumah acara penanggulangan terumbu karang dan masalah perbatasan di Sulawesi Utara. Rencana kerja sama ini memunculkan kekhawatiran akan dilakukannya pembangunan pangkalan AS di Sulut.

“Sebenarnya tidak masalah, kita bisa terima bantuan AS itu, tapi harusnya melalui Kementerian Pertahanan,”tegas Hartind.

Sumber : JURNAS.COM