Kemhan Ajukan Pembelian Empat UAV Teknologi Israel Dari Filipina

UAV Hermes (Foto: Elbit System)

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) berencana bakal membeli empat pesawat tanpa awak (UAV) dari Filipina.

Menurut Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/3), UAV yang akan dibeli dari Filipina itu menggunakan teknologi dari Israel.

Sejauh ini, rencana pembeliannya masih menunggu persetujuan DPR.

"Yang paling spesifik dalam masalah ini adalah dana pembelian sebesar 16 juta dolar AS. Bila disetujui DPR, kontraknya efektif sudah mulai berjalan. Pesawat diterima dalam waktu 18 bulan setelahnya," kata Sjafrie.

Ia menjelaskan, pesawat tanpa awak ini mampu terbang dengan radius 200-400 kilometer. UAV ini juga dapat dioperasikan selama 20 jam.

Ia menambahkan, produk Filiphina ini dibuat oleh Kital Philippine Corporation (KPC). Mereka mengkombinasikan mesin dari Italia, infrastruktur dari Filipina dan teknologi dari Israel.

"Kami membeli teknologi. Ini yang perlu bapak-bapak ketahui. Kita tidak membeli ke Israel tetapi membeli teknologi sebagai bagian yang terintegrasi ke dalam sistem yang ada di pesawat tersebut. Kami berhubungan dengan perusahaan asal Filipina, bukan dengan Israel," jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta rencana pembelian pesawat tanpa awak tersebut dibatalkan sebab Indonesia sudah bisa mempunyai produk serupa bahkan dibeli negara tetangga seperti Malaysia.

Ketika menjawab Muzani, Sjafrie menerangkan produk Indonesia belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Misalnya soal radius terbang yang 200 kilometer, tidak bisa digunakan secara otomatis serta soal kamera. Ia meminta agar DPR menyetujui pembelian empat pesawat tanpa awak itu.

Sumber : ANTARANEWS.COM

Lanud Supadio Sudah Siapkan Hanggar UAV

PONTIANAK - Pangkalan Udara TNI AU Supadio Pontianak masih menunggu kedatangan pesawat tanpa awak (UAV) yang rencananya memperkuat pertahanan keamanan wilayah udara di kawasan perbatasan Indonesia.

"Sekarang hanya tinggal menunggu kabar pengiriman dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan," kata Komandan Pangkalan Udara TNI AU Supadio Kol (Pnb) Kustono di Pontianak, Rabu (29/2).

Menurut dia, Lanud Supadio sifatnya hanya sebagai daerah penempatan dari pemerintah pusat atas pesawat itu. "Sekarang, untuk kantor dan hanggar pesawat tanpa awak itu sudah siap," kata dia.

Personel yang menangani pesawat tanpa awak tersebut, katanya, saat ini juga telah dipersiapkan di Mabes TNI AU. "Saat ini pun kami juga sedang mempersiapkan diri untuk itu," katanya.

Pesawat tanpa awak mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk mempertahankan kedaulatan NKRI karena dapat dikendalikan dari jarak jauh.

Selain itu, pesawat tersebut juga dapat dipersenjatai dan dilengkapi dengan pendeteksi untuk kondisi malam dan siang hari.

Ia menjelaskan, keberadaan pesawat tanpa awak selain untuk memperkuat pertahanan NKRI di matra udara juga bisa berfungsi sebagai pendeteksi berbagai kegiatan ilegal dalam patroli perbatasan, baik laut maupun udara.

Selain itu, katanya, juga bisa berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan yang marak di wilayah Kalimantan dan pulau lainnya.

Rencana TNI AU menambah satu skadron berupa pesawat tanpa awak di Pangkalan Udara Supadio Pontianak untuk memperkuat kemampuan pemantauan termasuk daerah perbatasan di Kalbar sudah dilakukan sejak 2010.

Status Lanud Supadio Pontianak akan ditingkatkan menjadi Kelas A atau Bintang 1. Salah satu syarat minimalnya mempunyai dua skadron. Saat ini Lanud Supadio menjadi pangkalan Skadron Udara I Elang Khatulistiwa. Pesawat yang digunakan jenis Hawk.

Sumber : ANTARANEWS.COM

UAV TNI Mulai Operasional Tahun Ini

JAKARTA - Pesawat intai tanpa awak (UAV) TNI yang dipesan dari PT Kital Philipine Corp direncanakan operasional pada tahun 2012 ini. Keperluan intelijen menjadi hal mendasar pengadaan wahana udara militer ini.

"Pesawat ini merupakan pesawat baru dan akan dikirim tahun ini," kata Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (9/2). Ia mengatakan, pesawat UAV itu memiliki kemampuan jelajah hingga radius 200 km degan waktu pengoperasian 15 jam.

Sjafrie mengungkapkan pengadaan pesawat UAV tersebut merupakan program pengadaan 2004, dan kontraknya sudah dilakukan sejak 2006. Kemhan pun telah melakukan uji teknis pesawat tersebut.

Ia berpendapat Indonesia sangat memerlukan pesawat itu, terutama untuk operasi intelijen. Namun begitu, UAV juga dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti mendeteksi cuaca.

Dalam pemilihannya tim Kementerian Pertahanan mencoba berbagai jenis UAV, mulai dari Searcher Mk II, Irkut Rusia dan UAV Hermes buatan Elbit Israel yang diageni ELS Ventures, Belanda.

Sekjen Kementerian Pertahanan Eris Heriyanto pernah menegaskan, bahwa dalam setiap pengadaan alutsista dari mancanegara, pihaknya mengutamakan teknologi yang sesuai dengan spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi TNI.

"Jadi, yang kami lihat teknologinya, bukan dari negara mana produk alat utama sistem senjata itu diadakan," katanya menambahkan.

Sumber : ANTARANEWS.COM

Video: Pengoperasian UAV Searcher II RSAF

Menerbangkan pesawat intai tanpa awak (UAV) tidak semudah yang Anda lihat, terlebih dengan banyaknya perangkat elektronis yang berhubungan dengan sistem navigasi dan sistem pelacakan. Berikut Video pengoperasian UAV dari skuadron pesawat intai Searcher II Republik of Singapore Air Force (RSAF) yang akan memberikan Anda sedikit gambaran bagaimana persiapan memulai operasi pada siang dan malam hari hingga penganalisaan hasil pelacakan.

Pengadaan UAV Mengutamakan Teknologi & Spesifikasi Teknis Kebutuhan TNI

UAV Searcher II milik RSAF. Singapur pernah meminjamkan UAV jenis ini ke Kopassus saat Operasi Mapenduma. (Foto:JEWELIFIC)

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menyatakan rencana pengadaan pesawat intai tanpa awak (UAV) belum final.

"Semua masih berproses di Kementerian Pertahanan, jadi belum final," katanya menjawab ANTARA usai memimpin upacara alih komando pengendalian Pasukan Pemukul Reaksi Cepat di Markas Divisi-1/Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/2).

Ia menegaskan, TNI sebagai pengguna tidak mempersalahkan dari negara mana UAV yang akan digunakan itu diadakan. "Bagi TNI jika persenjataan yang beli sesuai dengan spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi yang dibutuhkan maka semua `clear`... tidak masalah," ujar Panglima TNI. Agus menambahkan, "...dan semua pengadaan alutsiata itu dilakukan sesuai kerangka kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan,". Kedepan TNI berencana akan membangun satu skuadron pesawat intai tanpa awak.

Sebelumnya pada tahun 2006, TNI pernah menggelar tender pembelian empat pesawat UAV untuk Badan Intelijen Strategis (Bais) yang prosesnya dimenangkan oleh UAV jenis Searcher Mk II dari Israel yang dibeli melalui perusahaan di Filipina, Kital Philippine Corp. Namun hingga kini belum ada realisasi.

Untuk pembelian UAV yang satunya senilai enam juta dolar AS tersebut, Indonesia menggandeng Bank Leumi dari Inggris dan Bank Union dari Filipina sebagai penyandang dana untuk kredit ekspor.

Belakangan karena ramai dikritik DPR, proyek pengadaan tersebut tertunda. UAV buatan Israeli Aircraft Industries (IAI) ini menurut penilaian TNI dinilai paling unggul untuk pengoperasian di langit Nusantara.

Indonesia kali pertama memakai UAV buatan Israel, Searcher Mk II, yakni saat melakukan operasi militer pencarian sandera yang ditawan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Mapenduma, Papua, pada 1996. Kala itu Singapura meminjamkan UAV-nya ke Kopassus.

Singapura sendiri bukan satu-satunya negara yang memakai UAV buatan Israel. Malaysia pun telah mengoperasikannya 15 unit, sedangkan Singapura 35 unit.

Dalam pengujian tim Kementerian Pertahanan, UAV Searcher Mk II mengalahkan pesaingnya dari Irkut Rusia dan UAV Hermes buatan Elbit Israel yang diageni ELS Ventures, Belanda.

Sekjen Kementerian Pertahanan Eris Heriyanto menegaskan dalam setiap pengadaan alutsista dari mancanegara pihaknya mengutamakan teknologi yang ditawarkan disesuaikan dengan spesifikasi teknik (spektek) dan kebutuhan operasi TNI. "Jadi, yang kita lihat teknologinya, bukan dari negara mana produk alutsista itu diadakan," katanya.

Sumber : ANTARANEWS.COM

TNI Diminta Cari Opsi Lain Untuk Pembelian UAV

RAAF Australia merupakan salah satu tetangga Indonesia yang menggunakan UAV buatan Israel (Foto: AVIATIONNEWS.EU)

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik mengungkapkan, TNI berencana membeli pesawat pengintai tanpa awak dari Israel. Dan Komisi I DPR belum menyatakan setuju dengan rencana ini.

Belum ada kejelasan jenis pesawat intai (UAV) apa yang akan dibeli dari pabrikan Israel Aerospace Industry (IAI). Namun dikatakan tujuan utama pembelian ini untuk memantau daerah perbatasan.

"TNI berencana membeli UAV untuk patroli perbatasan. Dari sisi kebutuhan ini menjadi prioritas," kata Mahfudz kepada detikcom, Rabu (1/2). Namun Komisi I menyoroti rencana pembelian UAV ini, karena dibeli dari Israel. TNI diminta mencari opsi yang lain.

"Terkait rencana pembelian dari Israel ini, Komisi I pernah sampaikan pandangannya agar tidak membeli ke sana dan cari opsi lain," imbau Mahfudz. Alasan Mahfudz sederhana, Israel adalah negara pelanggar HAM. Utamanya menyangkut Palestina.

"Kalau negara Barat seringkali soroti pelanggaran HAM di Indonesia dalam pembelian alutsista, maka Israel adalah negara pelanggar HAM terbesar di dunia," jelas Wasekjen PKS ini.

Namun rencana pembelian pesawat intai sudah masuk prioritas. Tinggal kesepakatan TNI dan DPR menyangkut dari mana pesawat ini dibeli. "Persisnya saya nggak inget. Tapi pembeliannya itu sudah masuk dalam shopping list belanja alutsista 2010-2014,"tandasnya.

Sumber : DETIKNEWS.COM

Berita terkait lainnya:
Kemhan Belum Tentu Beli Pesawat Pengintai Buatan Israel

Komisi 1 Pertanyakan Pembelian UAV dari Philipina

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin curiga, pesawat tanpa awak (UAV) yang akan di beli Kemhan dari Philipina merupakan pesawat buatan Israel. Sebab, selama ini tidak pernah terdengar akan kemampuan Philipina dalam pengembangan industri pesawat terbang, termasuk soal pengembangan pesawat tanpa awak untuk penunjang kegiatan Militer.

"Saya curiga, pesawat tanpa awak yang akan dibeli Kemhan dari Philipina itu sesungguhnya pesawat tanpa awak hasil produksi Israel. Ini kita tengah mengumpulkan dari informasi di lapangan akan kebenaran hal ini," ujar TB Hasanuddin di gedung DPR Selasa (31/1).

TB Hasanuddin mengaku kaget, atas rencana pembelian pesawat tanpa awak dari Philipina ini. Karena hal ini selain tidak pernah diusulkan dan dibahas di Komisi I DPR. Rencana pembelian pesawat tanpa awak dari Philipina ini penuh tanya, terutama soal kemampuan yang dimiliki pesawat tersebut.

"Karena itu kami akan telusuri soal kemampuan sesungguhnya pesaawat tanpa awak yang akan dibeli dari Philipina tersebut," tegasnya.

TB hasanudin mengakui, dalam daftar belanja alutsista TNI, rencana pembelian pesawat itu sudah diajukan, untuk belanja 2012-2014 ini. "Namun, di situ tidak ada disebutkan pesawat tanpa awak itu akan dibeli dari Philipina. Hanya glondongan anggaran besarnya sudah masuk dan diajukan," tegas politisi PDI-P ini.

Karena itu,kata Hasanuddin, Komisi I DPR dalam raker berikutnya dengan Menhan dan Panglima TNI, akan secara khusus mendalami rencana pembelian pesawat tanpa awak dari Philipina ini, yang ditengarai merupakan pesawat tanpa awak buatan Israel.

Sebelumnya, dalam raker dengan Menhan, Panglima TNI, dan Menkeu anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani juga sempat mempertanyakan rencana Kemenhan membeli pesawat tanpa awak dari Philipina. Muzani mempertanyakan dasar yang digunakan Kemenhan yang menjatuhkan pilihan Philipina sebagai negara tujuan membeli pesawat tanpa awak untuk kepentingan TNI ini.

Sumber : JURNALPARLEMEN.COM

Komisi 1 Pertanyakan Dana Pembelian Pesawat Tanpa Awak

JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan Kementerian Pertahanan telah melakukan pelanggaran Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Hal tersebut menurut Hasanuddin, terungkap dalam Repat Kerja Komisi I dengan Kemhan dan Mabes TNI pada Rabu (14/9). Hasanuddin menjelaskkan bahwa Kemenhan telah menggunakan APBN-P 2011 tanpa berkonsultasi dengan DPR.

Menurut Hasanuddin, pada awal Juli 2011 Kemenhan mendapatkan dana APBN-P sebesar Rp2,485 triliun. "Jadi pada tanggal 21 Juli kita melakukan rapat maraton dengan Kemenhan mengenai penggunaan dana tersebut," katanya.

Rincian penggunaa dana tersebut adalah Rp2 triliun untuk alutsista dengan rincian Rp1,3 triliun alutsista dari dalam negeri serta Rp700 miliar untuk alutsista luar negeri dan perusahaan swasta, dan Rp485 miliar untuk keperluan nonalutsista.

Hasanudiin menjelaskan, setelah diajukan ke Kementerian Keuangan, Kemenhan mendapat tambahan dana Rp50 miliar, sehingga jumlahnya menjadi Rp2,535 miliar. "Tapi di raker ternyata realisasi anggarannya hanya Rp2,050 miliar," Jelas Hasanuddin.

Ketika ditanyakan keDirektorat Jenderal Perencanaan Pertahanan tentang sisa dana sebesar Rp485 miliar, ternyata tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan. "Mereka bilang untuk membeli barang," ujar Hasanuddin.

Kuat dugaan dana inilah yang bakal digunakan untuk pembelian pesawat intai tanpa awak kepada pihak ke-tiga yang sebelumnya tidak pernah dilaporakan kepada Komisi 1 penggunaannya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Empat Pesawat Tanpa Awak Tiba Akhir 2011

SUNGAI RAYA - KSAU Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, empat pesawat tanpa awak segera ditempatkan di Pangkalan TNI AU Lanud Supadio pada akhir 2011. "Pesawat tanpa awak ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan pemantauan termasuk daerah perbatasan di Kalimantan Barat, bahkan juga dioperasikan untuk pengawasan di pulau Kalimantan," katanya saat berkunjung ke Lanud Supadio Pontianak, Jumat (19/8) sore.



Saat ini proses pembangunan hanggar untuk empat pesawat tersebut sudah delapan puluh persen dikerjakan dan ditargetkan dalam waktu dekat pengerjaannya sudah selesai.



"Karena pengadaan pesawat tanpa awak ini dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, kita belum tahu pasti kapan pesawat itu bisa ditempatkan di Lanud Supadio. Namun, kita harapkan akhir 2011 pesawat tersebut sudah ada di sini (Supadio)," tuturnya.



Imam mengatakan, pesawat tanpa awak mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk mempertahankan kedaulatan NKRI karena dapat dikendalikan dari jarak jauh.



Pesawat tersebut telah dilengkapi dengan peralatan pendeteksi untuk kondisi malam dan siang hari. Dia menyatakan, keberadaan pesawat tanpa awak selain digunakan untuk memperkuat pertahanan NKRI di matra udara juga bisa berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi berbagai kegiatan ilegal dalam patroli perbatasan, baik laut mupun udara.



Selain itu juga bisa berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan yang marak terjadi di wilayah Kalimantan dan pulau lainnya.



Hibah 30 Pesawat F-16



"Berdasarkan hasil pertemuan terahir dengan pihak Amerika beberapa waktu lalu, telah disepakati Indonesia akan menerima 24 pesawat tempur F16 bekas dari Amerika Serikat plus enam pesawat cadangan, sehingga totalnya menjadi 30 unit," tuturnya.



Nantinya ke 30 pesawat tempur hibah itu akan di upgrade ke blok 32 lengkap dengan persenjataannya melengkapi jumlah yang ada saat ini 10 unit sehingga menjadi 2 skuadron (40 unit).



Dia menambahkan, pada Desember 2010 juga telah dilakukan penandatanganan kontrak pembelian 16 Super Tucano buatan Brazil, lalu April 2011 sudah ada kepastian pengadaan pesawat latih/tempur jenis T-50 buatan Korea Selatan. Kedua Skuadron itu secara bertahap akan mengisi arsenal TNI AU mulai awal tahun depan.



"Pada 2011 juga sudah dipersiapkan tambahan 6 unit Sukhoi lengkap dengan http://www.blogger.com/img/blank.gif/bmi_orig_img/blank.gifpersenjataannya untuk melengkapi jumlah yang ada sekarang sebanyak 10 unit," tuturnya.



Opsi tentang perkuatan pesawat tempur jenis Sukhoi tetap mengental. Setelah lengkap berjumlah satu skuadron (16 unit), akan terus ditambah minmal sampai berjumlah 32 unit dari jenis Su27/30.



"Bahkan petinggi TNI AU sangat berminat dengan Sukhoi SU35 BM minimal 1 skuadron. Untuk memenuhi kriteria minimum essential force (MEF) sampai dengan 2014 TNI AU membutuhkan minimal 10 skuadron tempur," kata Imam.



Sumber : KOMPAS