Gelombang Pertama Pasukan Marinir AS Tiba di Darwin, Australia

AUSTRALIA - Kontingen pertama marinir Amerika Serikat berjumlah 200 personil telah tiba di Darwin, Australia.

Pasukan marinir AS ini akan berada di Australia selama enam bulan sebelum digantikan pasukan baru. Selama di Australia, mereka akan berlatih bersama angkatan bersenjata negeri itu.

Kedatangan pasukan AS ini disambut Menteri Pertahanan Stephen Smith dan kepada ABC News mengatakan sambutan di Australia Utara sangat hangat.

Dalam jumpa pers bersama Menhan Smith, Perdana Menteri Julia Gillard dan Menteri Utama Northern Territory Paul Henderson mengatakan penempatan pasukan AS itu adalah sebuah evolusi dari kegiatan dan pelatihan yang sudah dilakukan angkatan bersenjata kedua negara.

Ketiga pejabat itu juga mengatakan peristiwa ini merupakan babak baru dalam 60 tahun kerja sama pertahanan Australia-AS. Mereka juga menegaskan tidak akan pernah ada pangkalan militer AS di Australia.

Kedua negara telah mengikat kerja sama pertahanan dan Amerika Serikat akan menempatkan 2.500 prajuritnya di Australia pada 2017. Rencana ini mengganggu Cina namun para pemimpin AS dan Australia menekankan bahwa kerjasama kedua negara bukan untuk mengimbangi kekuatan Cina.

Dukungan Indonesia

Menhan Smith mengatakan negara-negara tetangga, terutama Indonesia dan Cina, tertarik dengan prospek latihan militer gabungan. "Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa ia berpikir itu [latihan gabungan] adalah hal yang baik," kata Smith pada radio ABC.

"Ia [Yudhoyono] juga mengatakan bahwa ia melihat adanya prospek latihan gabungan tidak hanya dengan Australia tetapi juga dengan AS dan wilayah-wilayah lain seperti Cina," kata Smith.


Pangkalan militer AS di sekitaran Laut China Selatan (Foto: gettheflick.blogspot.com)

Sebagai bagian dari ekspansi hubungan militer tersebut, pekan lalu Australia mengatakan akan mengizinkan AS menggunakan teritori mereka untuk mengoperasikan pesawat pengintai jarak jauh.

Washington juga dilaporkan menempatkan pesawat-pesawat dan kapal selam penyerang bertenaga nuklir di kota Perth, Australia Barat.

Prospek Jangka Panjang

Pekan lalu, Australia membantah sejumlah laporan terkait rencana pembangunan pangkalan Angkatan Udara AS di Pulau Cocos, Samudera Hindia. Surat kabar Washington Post mengabarkan rencana tersebut dan menilai pangkalan tersebut bisa menjadi titik strategis untuk mengirim pesawat pengintai ke Laut Cina Selatan.

Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith mengatakan rencana pangkalan AS di Pulau Cocos itu sebagai prospek jangka panjang. Pengerahan pasukan di Australia Utara sudah disampaikan PM Gillard pada November 2011 saat Presiden Barack Obama berkunjung ke Australia.

Rencana itu terlihat sebagai upaya kedua negara mengimbangi meningkatkan pengaruh Cina di Asia-Pasifik sekaligus memperkuat sekutu AS dalam sengketa Laut Cina Selatan.

Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan saling berebut wilayah di Laut Cina Selatan yang diyakini kaya persediaan minyak dan gas. Australia merupakan sekutu lama Amerika Serikat, namun kini Cina adalah mitra dagang terbesar Australia.

Sumber : BBC.CO.UK

Peluncuran Roket Korut Berdampak ke wilayah Indonesia

AUSTRALIA - Seorang pejabat senior AS memperingatkan, wilayah Australia, Indonesia dan Filipina dapat terpengaruh roket Korea Utara yang akan diluncurkan bulan depan. Korea Utara sebelumnya mengatakan akan meluncurkan roket itu ke arah selatan, dan bukan ke timur seperti yang dikhawatirkan Jepang sebelumnya.

"Jika uji coba roket Korea Utara terlaksana, kami menilai dampaknya kira-kira sampai ke wilayah di antara Australia, Indonesia dan Filipina," kata Asisten Menlu AS untuk Asia Timur dan Pasifik, Kurt Campbell, seperti dikutip Harian Sydney Morning Herald, Sabtu (24/3).

Harian yang terbit di Australia ini menyebutkan, pesan bersifat pribadi itu disampaikan Campbell kepada Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr. "Kami meminta negara-negara itu mempertimbangkan kemungkinan terkena dampak itu," katanya, seperti dikutip harian itu.

Campbell kemudian meminta Indonesia, Australia dan Filipina untuk mengutuk rencana Korut meluncurkan roket tersebut.

Korea Utara sendiri mengatakan roket itu diluncurkan untuk menempatkan satelit di angkasa, tetapi Amerika Serikat dan sekutunya yakin peluncuran itu sebagai dalih uji coba senjata.

Pekan lalu, Pyongyang mengatakan peluncuran itu dilakukan untuk memperingati 100 tahun kelahiran pemimpin besar mereka Kim Il-sung. Korea Utara mengatakan akan mengundang para pakar asing maupun wartawan dalam peluncuran roketnya bulan depan.

Pengumuman itu menimbulkan kritikan bahwa peluncuran akan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi dijatuhkan setelah peluncuran yang serupa pada April 2009.

Jepang khawatir

Sebelumnya, Jepang sangat khawatir karena peluncuran roket Korut yang terakhir melintasi wilayah udara negara itu.

Karena itulah, Menteri Pertahanan Jepang Naoki Tanaka mengatakan negaranya telah memesan sistem senjata pertahanan, sebagai antisipasi rencana peluncuran nuklir oleh Korea Utara, bulan depan.

Laporan menyebutkan sistem pertahanan itu akan diletakan di pulau Okinawa untuk menembak jatuh roket yang mengancam wilayah Jepang. Korea Selatan, Cina dan AS juga menyampaikan kekhawatirannya atas rencana peluncuran tersebut.

"Ini akan menjadi provokasi seram yang mengancam perdamaian dan keamanan semenanjung Korea dan Asia Timur Laut," kata menteri luar negeri Korea Selatan, dalam pernyataannya.

Kantor berita pemerintah Cina Xinhua, mengatakan Wakil Menteri Luar Negeri Zhang Zhijun telah bertemu dengan duta besar Pyongyang untuk menyampaikan kekhawatiran Beijing.

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menyebut pengumuman Korut sebagai "sangat provokatif".

Para pemimpin dunia termasuk Presiden AS Barack Obama akan bertemu di Seoul pada pekan depan, dan persoalan roket Korut ini akan menjadi salah satu topik pembicaraan penting.

Sumber : BBC.CO.UK

Indonesia - Malaysia Tandatangani MoU Keamanan Teritorial

KUALA LUMPUR - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia memandang penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia tentang keamanan teritorial laut dapat memberikan perlindungan optimal bagi para nelayan tradisional kedua belah pihak.

"MoU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan optimal bagi nelayan tradisional kedua negara," kata Kepala Bidang Penerangan, Sosial, Budaya KBRI untuk Malaysia, Suryana Sastradiredja saat dijumpai di Kuala Lumpur, Senin (30/1).

Menurut dia, MoU ini sebagai upaya untuk menyepakati dan memberikan perlindungan bagi para nelayan di kedua belah pihak, jika selama ini melakukan penangkapan ikan yang belum ditentukan batas-batas wilayah di kedua negara itu.

Seperti diketahui para nelayan tradisional memiliki kapal berukuran kecil yang tidak dilengkapi dengan peralatan navigasi yang sewajarnya sehingga mereka tidak mengetahui lokasi secara jelas (apakah di perairan Indonesia ataupun Malaysia -red).

"Ini bisa saja terjadi (penangkapan nelayan -red) mengingat masih adanya tumpang tindih klaim wilayah perbatasan laut antar kedua negara sehingga dikawatirkan bisa menimbulkan kesalahpahaman.

Terkait dengan hal tersebut, kedua negara menyadarinya dan bila terjadi penangkapan terhadap nelayan tradisional dikawatirkan dapat membuat hubungan kedua negara serumpun ini menjadi memanas.

Oleh karenanya, kata dia, dengan adanya pedoman umum penanganan masalah laut perbatasan RI-Malaysia maka dalam praktiknya kedua negara akan berkoordinasi dengan melakukan patroli bersama.

Sementara itu, kesepahaman ini ditandatangani masing-masing oleh Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Indonesia Lakma TNI Y. Didik Heru Purnomo dan Sekretaris Majelis Keselamatan Negara Malaysia Dato Mohamed Thajudeen Abdul Wahab di Nusa Dua, Bali, Jumat (27/1).

Sumber : ANTARANEWS.COM

ASEAN Armies Rifle Meet/AARM 2011

DEPOK - Senapan runduk anti material buatan PT Pindad (Persero) menjadi favorit para petembak angkatan darat yang tengah berlaga di ajang Lomba Tembak Angkatan Darat ASEAN (ASEAN Armies Rifle Meet/AARM) ke-21 di Depok.

“Good….,” kata salah seorang petembak kontingen Angkatan Darat Singapura, sambil terus memandangi dan melihat detail fitur senapan runduk anti material versi SPR-2, yang dipajang di stand PT Pindad di sela-sela kejuaraan tembak AARM di Markas Divisi-1/ Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat .

Sambil melihat detail fitur senapan SPR-2, sebagian besar petembak angkatan darat dari 10 negara ASEAN yang berkunjung ke stand PT Pindad, juga berpose layaknya penembak runduk menggunakan SPR-2 sambil meminta salah seorang rekannya mengabadikan posenya lewat kamera atau “handycam”.

“Jangan lupa nanti fotonya dikirim via email yaa…,” ujar salah seorang anggota Kontingen Angkatan Darat Brunei Darussalam.

Diding Sumardi dari Divisi Senjata PT Pindad dalam perbincangan dengan ANTARA mengemukakan pihaknya baru membuat lima prototipe dari SPR-2, namun sudah membuat sejumlah amunisi untuk senapan runduk dengan amunisi berkaliber 12,7 x 99 mm itu.

“Kami telah bandingkan dengan sejumlah senapan runduk yang selama ini digunakan TNI baik Kopassus, Kopaska maupun Paskhas. Kita bandingkan agar senapan yang kami hasilkan ini dapat menjadi produk unggulan,” katanya.




Diding mengatakan SPR-2 memiliki kapasitas megasen lima butir dengan panjang keseluruhan 1.550 mm, berat 16 kilogram, dan jarak tembak efektif 2000 m.

PT Pindad mempunyai tiga produk Senapan Penembak Runduk (SPR) atau senapan sniper anti material tank yang berkualitas dunia. SPR produksi PT Pindad ada tiga varian, SPR 1, SPR 2 dan SPR 3. Senapan tersebut dapat menembus baja yang tebalnya tiga sentimeter dari jarak 900 meter.

“SPR 1 didesain menggunakan munisi kaliber 7,62 mm dengan jarak efektif 900 m,” kata Diding.

Selain senapan runduk, dalam kegiatan lomba tembak angkatan darat ASEAN itu juga ditampilkan berbagai produk PT Pindad termasuk Senapan Serbu (SS) berbagai varian, senapan SM2-V1 dan miniatur kendaraan taktis, kendaraan tempur seperti panser ANOA 6×6.

Sumber : BISNIS-JABAR.COM

TNI AU & RTAF Latihan Bersama Elang Thainesia 2011

JAKARTA - TNI AU dan Royal Thailand Air Force (RTAF) melakukan latihan bersama untuk menguji kemampuan dan profesional prajurit matra udara masing-masing negara.

Latihan bersama bersandikan "Elang Thainesia" ke-15 kali ini dibuka secara bersama oleh KSAU Marsekal TNI Imam Sufaat dan KSAU RTAF Marsekal Itthaporn Subhawong, di Udon Thani Thailand, Selasa (5/7).

Juru bicara TNI AU Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro di Jakarta, Rabu (6/7) mengatakan latihan bersama "Elang Thainesia" bertujuan meningkatkan kemampuan para penerbang kedua AU dalam melaksanakan operasi udara.

"Selain itu Latma tersebut juga untuk mempererat persahabatan serta kerja sama antara kedua angkatan udara kedua negara," kataya menambahkan.

Kedua kepala staf berharap, selama latihan berlangsung para peserta memperhatikan prosedur keselamatan terbang dan kerja.

Dalam latihan bersama itu, TNI Angkatan Udara melibatkan sekitar 113 personel dan lima pesawat tempur Hawk 100/200 dari Skadron Udara 12 Pangkalan Udara Pekanbaru dan Skadron Udara 1 Pangkalan Udara Supadio Pontianak.

Sedangkan pihak angkatan udara Thailand melibatkan lima pesawat tempur Alfa Jet.

Sumber : DEPHAN.GO.ID

RUU Keamanan Nasional Diserahkan Parlemen RI

JAKARTA - Menhan Purnomo Yusgiantoro mengemukakan bahwa intelijen tidak selalu memiliki kewenangan untuk menangkap atau melakukan penyadapan.

"Intelijen itu ibaratnya `mata` dan `telinga` yang memberikan informasinya kepada pihak tertentu untuk ditindaklanjuti. Intelijen itu tidak harus menangkap, ada pihak tertentu yang memiliki kewenangan itu," katanya di Jakarta, Senin (27/6).

Usai memimpin Sidang ke-3 Komite Kebijakan Industri Pertahanan Pertahanan (KKIP) ia menuturkan, RUU Keamanan Nasional yang telah diserahkan pada parlemen pekan lalu memuat perihal kewenangan penangkapan dan penyadapan oleh unsur keamanan nasional dalam penjelasan pasal 54 huruf e.

Menhan menuturkan, kegiatan intelijen tidak semata dilakukan oleh unsur militer dan keamanan, instansi lain pun memiliki aparat intelijen yang merupakan mata dan telinga untuk menghimpun segala informasi dan sesuatu yang dibutuhkan.

Purnomo mengemukakan, keputusan pemerintah untuk memasukkan kewenangan menangkap dan melakukan penyadapan oleh unsur keamanan nasional dimasukkan dalam RUU Keamanan Nasional didasari perkembangan ancaman yang terjadi.

Sudah Tidak Ada DCA Dengan Singapura

Terkait masalah ekstradiksi tersangka Korupsi dari Singapura, Menhan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa sejak perjanjian kerjasama pertahanan (defense cooperation agreement/DCA) ditandatangani pada tahun 2007 lalu, Indonesia dan Singapura tidak pernah membahasnya lagi.

DCA antara Indonesia dan Singapura telah berlangsung sejak Juli 2005 selama tujuh kali pertemuan. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada 5-6 Desember 2006 dengan menyepakati 13 pasal dan empat pasal lainnya belum tercapai kesepakatan.

DCA sebelumnya pernah ditandatangani pada 27 April 2007 oleh menhan kedua negara disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.


Lokasi latihan 'Bravo Area' di kepulauan Natuna yang diinginkan Singapura dalam perjanjian ekstradisi tikus korup asal Indonesia

Namun, dalam perjalanannya kesepakatan kerja sama itu tidak berjalan mulus karena implementasi soal Military Training Area (MTA) di Area Bravo di Kepulauan Natuna tidak disetujui parlemen.

Karena hal ini Singapura sempat mengabaikan pasal perjanjiannya dan tidak membahas lebih lanjut dengan pemerintah Indonesia. Akibatnya, perjanjian ekstradisi yang kita minta belum disepakati hingga kini.

Seperti diketahui, sejumlah terduga pelaku korupsi seperti Nunun Nurbaeti, Muhammad Nazzarudin, dan para tersangka kasus BLBI sebagian besar lari ke negara surga para koruptor RI di Singapura. Dan mereka tidak dapat diekstradisi ke Indonesia.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, hingga kini perjanjian ekstradisi yang digandengkan dengan kesepakatan kerja sama pertahanan RI-Singapura, sama sekali tidak ada kemajuan.

Sementara Jumat (24/6) lalu Menlu Marty Natalegawa mengatakan Indonesia telah memulai kembali proses komunikasi informal dengan parlemen RI untuk mengkaji kembali dan menjajaki langkah-langkah yang mungkin dilakukan ke depan, terkait pembahasan Perjanjian Ekstradisi yang dilakukan satu paket dengan Kesepakatan Kerja sama Pertahanan (DCA).

Sumber : ANTARA