JAKARTA - Markas Besar TNI mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau proses pengadaan 100 unit tank Leopard 2A6 buatan Jerman untuk TNI-AD. Dana pembelian Leopard itu telah disediakan negara."Selama ini kan kita diaudit oleh BPK. Kalau nanti aturannya oleh KPK, ya silakan saja jika ada kejanggalan. Tapi selama ini kan tidak ada," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda Iskandar Sitompul, di Jakarta, Senin (16/1).
Mekanisme pembelian Leopard itu menganut sistem antar pemerintah dan tim perunding yang dipimpin pejabat tinggi di lingkungan TNI-AD telah memfinalisasi pembelian itu ke negara produsernya beberapa bulan lalu.
Sitompul menuturkan, pengadaan tank Leopard tersebut sesuai kebutuhan TNI-AD dan kondisi geografis di Indonesia. Walau begitu, ada juga anggapan bahwa keperluan Leopard itu tidak sesuai dengan kondisi geografis dan topografis Indonesia.
Ia menambahkan pengadaan 100 unit tank tersebut memperkuat pertahanan di perbatasan, jadi bukan hanya di Jawa saja.
"Nanti yang mengatur penempatan itu KSAD," kata Iskandar. Menurut pengamat, kesiapan infrastruktur mutlak dikedepankan jika satu wilayah ditetapkan menjadi pangkalan Leopard; di antaranya kekuatan struktur jembatan, jalan, depo bahan bakar, depo amunisi, dan sebagainya.
TNI-AD akan melengkapi sistem pertahanan dengan memborong arsenal dari lima pabrik di Eropa dan Amerika. Peralatan yang akan dibeli dengan dana APBN 2011 sebesar Rp 14 triliun itu dipastikan semua produk baru.
Alutsista yang akan dibeli tersebut, antara lain : Leopard 2A6, sistem peluncur roket multi laras, meriam 155 dari Perancis dan helikopter serang AH-64 Apache dari Amerika Serikat.
Sumber : ANTARA
No comments:
Post a Comment